Jakarta, Kemendikbud --- Kartu
Indonesia Pintar (KIP) menjadi program prioritas Kabinet Kerja
2014-2019. Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasinya KIP, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, dan Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani
telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) pertama. Rakor tersebut
dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (29/10/2014).
“Hasil rapat koordinasi, KIP akan dilucurkan
secara bertahap, direncanakan Presiden RI Joko Widodo akan meluncurkan
KIP fase pertama pada bulan November 2014,” ucap Mendikbud pada acara
jumpa pers di kantor Kemenko PMK seusai pelaksanaan rakor.
Mendikbud mengatakan, Presiden RI telah menggaris
bawahi siswa tidak mampu dari segi ekonomi tidak hanya berasal dari
keluarga miskin, tetapi juga berasal dari keluarga rentan miskin. Oleh
sebab itu, KIP akan menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari
keluarga miskin dan rentan miskin. ”Jadi sekarang tidak hanya anak yang
berasal dari keluarga miskin saja bisa mendapatkan KIP, tetapi juga anak
yang berasal dari keluarga rentan miskin dapat menikmati pendidikan
gratis,” ujar Mendikbud.
Penggunaan KIP, Mendikbud menuturkan, selain
digunakan untuk mendapatkan pendidikan secara gratis di sekolah formal,
tetapi dapat juga digunakan untuk menikmati pendidikan secara gratis di
lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal tersebut
seperti balai latihan kerja, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Dengan begitu, kata Mendikbud, anak-anak dapat menggunakan KIP untuk
meningkatkan keterampilan, meskipun tidak berada di struktur pendidikan
formal.
Mendikbud mengharapkan, dengan adanya KIP dapat
membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin
yang putus sekolah untuk dapat kembali menikmati pendidikan di sekolah.
“Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun,” pungkas
Mendikbud.
0 komentar:
Posting Komentar